Berita
covid talk

Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas

Yogyakarta (21/06)—Dalam pandemi Covid-19, para penyandang disabilitas tetap harus mendapatkan layanan dan akses informasi yang baik agar mereka juga terlindungi dari terpapar Covid-19. Karena keterbatasan yang mereka miliki, maka upaya-upaya pengurangan resiko terpapar Covid-19 bagi para penyandang disabilitas harus disupport penuh oleh pemerintah dan organisasi masyarakat yang peduli.

Bagaimana pemerintah dan organisasi masyarakat dalam melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana Covid-19 bagi para penyandang disabilitas dibahas dalam Covid-Talk hari ini dengan tema “Inklusif Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Covid-19 Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas”.

Narasumber Covid Talk kali ini adalah Dra. Eva Rahmi Kasim, MDS (Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Ahmad Ma’ruf Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Dr. Arni Surwanti Ketua Divisi Disabilitas, MPM PP Muhammadiyah dan Rani Sawitri (Training and Capacity Transfer Coordinator ASB) dengan host Lya Fahmi, M.Psi, Psikolog

Dalam kesempatan pertama, Eva Rahmi Kasim menyampaikan berbagai upaya yang telah dilaksanakan Kementrian Sosial dalam membantu para penyandang disabilitas menghadapi Covid-19. Ada tiga hal yang sudah dilakukan yaitu pemberian bantuan sosial, penerapan protokol kesehatan  dan perubahan kebijakan terkait pelayanan terhadap para penyandang disabilitas.

Pada tahap awal Eva mengatakan pihaknya fokus pada upaya pencegahan Covid-19 di kalangan penyandang disabilitas di balai-balai rehabilitasi terpadu dan panti-panti milik pemerintah propinsi maupun daerah serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dimiliki oleh masyarakat.

Untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi, Kementrian Sosial menyalurkan bantuan melalui Jaring Pengaman Sosial yaitu dalam bentuk sembako dan uang tunai serta juga mempercepat bantuan-bantuan yang bersifat reguler. “Kami juga banyak belajar dalam situasi pandemi ini baik terkait sistem pelayanan, pelibatan para penyandang disabilitas, mekanisme pelayanan dan pendampingannya,” katanya.

Mengenai perlindungan terhadap para penyandang disabilitas yang ada di masyarakat Eva menegaskan bahwa balai/panti yang dimiliki oleh Kementerian Sosial hanya tempat pelayanan  sementara para penyandang disabilitas, tempat sesungguhnya ada di masyarakat. “Oleh karena itu terhadap mereka kami punya banyak program pendampingan seperti home care dan day care,” tambahnya.

Terkait dengan hambatan dalam beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19 dalam menjalankan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas, Eva mengatakan bahwa tentu banyak hambatan karena keharusan melakukan physical distancing sedangkan para penyandang disabilitas tidak bisa dibatas-batasi seperti mereka yang harus memakai kursi roda, penyandang tuna netra.

“Hal-hal seperti itu menjadi hambatan, namun bagaimana dalam situasi seperti ini kami harus memberikan pemahaman baik terhadap penyandang disabilitasnya sendiri maupun keluarganya, itu semua butuh proses, waktu dan kerja sama semua pihak” ujar Eva.

Sementara itu mengenai upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam pendampingan disabilitas, Ahmad Ma’ruf, Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah mengatakan terbagi dalam beberapa program ada yang bersifat pemberdayaan, karitatif dan advokasi. “Kegiatan advokasi kami bareng-bareng koalisi dengan NGO lain mengadvokasi perda. Kami mendorong bagaimana pemerintah daerah melindungi hak-hak para penyandang disabilitas,” katanya.

Ma’ruf menambahkan pihaknya mendorong pemberdayaan terhadap para penyandang disabilitas dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). “Pendekatan HAM jauh lebih tepat dalam konteks sekarang karena para penyandang disabilitas itu kehilangan hak-hak dasarnya baik pendidikan, ekonomi, maupun politik. Biasanya orang memandang kaum disabilitas karena rasa iba, padahal mereka punya hak yang sama,” ujarnya. Prinsipnya, Ma’ruf menegaskan bahwa terkait para penyandang disabilitas jangan menempatkan mereka sebagai obyek, tapi harus sebagai subyek.

Sedangkan Rani Sawitri, Training and Capacity Transfer Coordinator Arbiteir Samariter Bund (ASB), sebuah NGO internasional dari Jerman yang fokus pada para penyandang disabilitas mengatakan dalam masa pandemi Covid-19 ini lembaganya mensupport jaringan organisasi penyandang disabilitas di beberapa daerah respon agar bisa berpartisipasi aktif dalam percepatan penanganan Covid-19.

“Diawal-awal pandemi Covid-19 mereka sudah melakukan survey kaji cepat terkait dengan kebutuhan akses dan informasi kebutuhan disabilitas serta lansia. Kami menfasilitasi distribusi bantuan dan akses informasi yang semua dilakukan oleh rekan-rekan di organisasi disabilitas,” katanya.

Arni Suwanti, menambahkan keterangan Ahmad Ma’ruf bahwa ada dua hal yang sudah dilakukan MPM PP Muhammadiyah yaitu advokasi kebijakan dan pendampingan langsung kepada para penyandang disabilitas. “Kami mendorong kebijakan karena menjadi payung hukum pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Bagaimana memastikan hak-hak para penyandang disabilitas bisa dipenuhi tentunya harus ada payung hukum yang bisa menghormati dan melindungi,” katanya.

Terkait program langsung kepada para penyandang disabilitas terutama dalam masa pandemi Covid-19 antara lain memfasilitasi dengan pelatihan-pelatihan dan akses pekerjaan. “Teman-teman para penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD), mereka bisa membuat hazmat dan masker yang ini tentu meringankan beban mereka di masa sulit ini,” tegasnya.

Selama ini pengadaan APD yang melibatkan para penyandang disabilitas dan dilaksanakan di Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (RSMA) untuk penanganan perawatan pasien Covid-19. (*)

Budi Santoso, S.Psi.

Tim Media MCCC PP Muhammadiyah

1 thought on “Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *